Tugas Kejahatan Korupsi Dan Korporasi

A. PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan, yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber energi, politik, kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kriminologi di Indonesia seyogyanya harus urun rembuk serta memberi masukan dalam rangka penyusunan politik sosial yang nyata. Berbagai nama, makna dan ruang lingkup apa pun yang hendak diberikan bertalian dengan corporate crime atau kejahatan korporasi pada dasar dan sifat kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama, bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu. Pada kenyataannya praktik korupsi seperti yang dipraktikkan dewasa ini dengan menggunakan bahan yang berbeda, bukanlah fenomena baru pula. Dahulu kala di Yunani keluarga yang terkenal dengan nama Alcmaenoids yang diberi kepercayaan membangun rumah ibadah dengan batu pualam, ternyata menggunakan semen dengan lapisan batu pualam. Tidak hanya dalam membangun gedung orang melakukan praktik kotor, tetapi juga dalam bahan makanan serupa sekarang, para pengusaha menggunakan bahan kualitas terlarang. Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Bahkan saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan. Pelaku tindak pidana yang dimaksud disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan yang dimaksud setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian jelas, unsur barangsiapa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan negara.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari konsep pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas maka untuk kejelasan tulisan ini, penulis akan mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi ?

2. Bagaimanakan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi?

C. PEMBAHASAN

1. Korporasi sebagai subyek hukum Dewasa ini, dalam ilmu hukum pidana telah diterima baik di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi suatu kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan yang disebut corporate crime (kejahatan korporat). Dalam sistem hukum perdata belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum di Indonesia, maka dikenal sebagai subyek hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu pertama, manusia (person) dan kedua, badan hukum (rechtperson). Dari pembagian subyek hukum tersebut diatas, apabila korporasi ini merupakan suatu subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka korporasi termasuk dalam kualifikasi badan hukum (rechtperson). Badan hukum (rechtperson) merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia (person), dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula. Untuk bertindak dalam lalu lintas hukum maka badan hukum (rechtperson) tersebut diwakili oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya). Saat ini sebutan korporasi terus berkembang dan banyak ditemui dan tersebar dalam berbagai buku karangan. Bahkan dalam beberapa ketentuan aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah juga telah dicantumkan katakata korporasi, misalnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta berbagai aturan hukum lainnya.

2. Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Jika makna, sifat dan bentuk serta ruang lingkup dari permasalahan perumusan kejahatan korporasi menimbulkan berbagai persoalan.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Korporasi Dalam praktik ada kemungkinan perusahaanlah yang melakukan kejahatan, baik perusahaan sendiri maupun bersama-sama dengan pengurus, komisaris atau pemilik perusahaan.

Dalam kaitan dengan bentuk pertanggungjawaban suatu badan hukum (korporasi) yaitu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap badan hukum (korporasi itu sendiri) maka disimpulkan tentang ketentuan mengenai pemidanaan terhadap suatu badan hukum atau perserikatan, antara lain : a. Bahwa pemidanaan itu pada prinsipnya bukan diarah tujukan kepada badan hukum atau perserikatan, tetapi sebenarnya kepada sekelompok manusia yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan atau yang mempunyai kekayaan bersama untuk suatu tujuan yang tergabung dalam badan tersebut. b. Adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari penerapan hukum pidana (umum) terhadap badan-badan tersebut dalam hal badan-badan itu dapat dipidana, seperti tidak mungkinnya menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara, tutupan, kurungan) padanya dan tidak mungkinnya pidana denda diganti dengan pidana kurungan dan sebagainya.

Dengan demikian sekalipun hukum menempati posisi strategis dalam pengawasan sosial yang akan berdampak positif dan mampu berperan dalam upaya mewujudkan ketertiban (order), keadilan (justice) dan perkembangan sosial menuju masyarakat yang aman dan sejahtera lewat pembangunan, namun dalam hal peranan hukum pidana perlu disadari bahwa hukum pidana ditandai oleh keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada karakteristiknya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bahwa dalam hukum pidana telah terdapat suatu perkembangan atau perluasan mengenai subyek hukum pelaku tindak pidana yang semula hanya individu atau perorangan tetapi sekarang telah berkembang termasuk juga bagi badan hukum.

b. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agennya, yang dikenal dengan isWLODK³actus reus¥ yang berarti bahwa perbuatan dilakukan harus dalam lingkup kekuasaannya, yang dengan kata lain dalam menjalankan tugas itu masih dalam cakupan tugas korporasi.

c. Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan pencapaian tujuan korporasi tersebut, selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab oleh orang-orang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak pidana.

2. Saran

a. Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dalam hal ini termasuk juga yang dilakukan oleh korporasi, hendaknya aparat penegak hukum tidak hanya bertindak dengan mengandalkan undang-undang pemberantasan korupsi saja melainkan haruslah diimbangi dengan caracara atau kebijakan lain yang mendukung usaha pemberantasan korupsi.

b. Perlu adanya suatu pengkajian kembali mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi, sebab meskipun bukti-bukti cukup untuk melakukan penuntutan, tetapi pada saat pemidanaan korporasi tidak dapat dijatuhi pidana atau penjara, dan hanya dihukum denda atau pencabutan izinnya, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.